Isbat nikah adalah permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang sudah dilangsungkan secara agama, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dinyatakan sah. Bila dikabulkan, penetapan pengadilan menjadi dasar pencatatan perkawinan, sehingga pasangan dapat memperoleh buku nikah dan memperbarui dokumen kependudukan.
Isbat nikah bukan formalitas. Hakim memeriksa apakah perkawinan itu benar-benar memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak melanggar larangan perkawinan. Artikel ini menjelaskan siapa yang bisa mengajukan, apa yang perlu dibuktikan, bagaimana alurnya, dan apa yang dilakukan setelah penetapan terbit. Pembahasan ini untuk pasangan beragama Islam dan bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum atas perkara tertentu.
Mengapa nikah siri perlu disahkan
Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat pegawai pencatat nikah. Bila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, isbat nikahnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI).
Tanpa akta nikah, banyak urusan menjadi sulit: mencantumkan status kawin di Kartu Keluarga, mengurus akta kelahiran anak dengan nama ayah, membuktikan hak nafkah atau hak waris, sampai mengajukan cerai secara resmi. Isbat nikah adalah jalan untuk menutup kekosongan bukti itu. Menurut pedoman Mahkamah Agung, kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan akta nikah.
Kapan isbat nikah dapat diajukan
KHI membatasi isbat nikah pada keadaan tertentu (Pasal 7 ayat (3) KHI):
- dalam rangka penyelesaian perceraian;
- akta nikah hilang;
- ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
Untuk nikah siri, butir terakhir inilah yang dapat menjadi dasar permohonan. Artinya, saat menikah kedua pihak tidak terhalang menikah menurut Pasal 8 dan 9 UU Perkawinan, misalnya karena hubungan darah atau karena salah satunya masih terikat perkawinan lain.
Siapa yang bisa mengajukan
Isbat nikah dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Pasal 7 ayat (4) KHI).
Bila suami dan istri mengajukannya bersama, perkara diperiksa sebagai permohonan (voluntair) dan hasilnya berupa penetapan. Bila hanya salah satu yang mengajukan, pasangannya didudukkan sebagai termohon. Bila pasangan sudah meninggal, ahli waris lainnya yang didudukkan sebagai termohon. Perkara seperti ini diperiksa sebagai sengketa (kontensius) dan hasilnya berupa putusan (pedoman teknis Mahkamah Agung bagi Peradilan Agama).
Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal pemohon. Di Bandung Raya: Pengadilan Agama Bandung untuk Kota Bandung, Pengadilan Agama Soreang untuk Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk Kota Cimahi, dan Pengadilan Agama Ngamprah untuk Kabupaten Bandung Barat. Perkara ini tidak jarang. Menurut laporan tahunan Pengadilan Agama Soreang, pada 2024 pengadilan itu menerima 246 permohonan isbat nikah.
Apa yang harus dibuktikan
Inti pemeriksaan isbat nikah adalah membuktikan bahwa pernikahan memang terjadi dan sah menurut hukum Islam. Hakim biasanya menggali:
- siapa wali nikahnya dan apa hubungannya dengan mempelai perempuan;
- siapa dua saksi nikah;
- bagaimana ijab kabul dilangsungkan dan berapa maharnya;
- status kedua pihak saat menikah (jejaka/perawan, duda/janda, masih terikat perkawinan lain atau tidak);
- apakah ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalangi perkawinan.
Karena itu, saksi yang hadir saat akad sangat penting. Bila wali atau saksi nikah sudah meninggal, keterangan orang lain yang menyaksikan akad dan bukti pendukung lain perlu disiapkan lebih cermat.
Satu hal perlu dipahami sejak awal: permohonan isbat atas nikah siri yang dilakukan suami yang masih terikat perkawinan dengan istri lain, tanpa izin poligami dari pengadilan, menurut pedoman Mahkamah Agung harus dinyatakan tidak dapat diterima, sekalipun alasannya kepentingan anak (Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No. 3 Tahun 2018). Untuk melindungi anak, yang dapat diajukan adalah permohonan asal-usul anak. Perkara seperti ini memerlukan strategi yang berbeda.
Dokumen yang biasanya disiapkan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon (atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan) dan Kartu Keluarga;
- surat keterangan dari KUA tempat menikah bahwa pernikahan tidak tercatat;
- surat atau akta kematian bila suami atau istri sudah meninggal;
- akta cerai atau akta kematian pasangan terdahulu bila salah satu pihak pernah menikah;
- akta kelahiran anak, bila ada;
- identitas dan kesediaan wali serta dua saksi nikah untuk hadir di persidangan.
Daftar di atas mengikuti persyaratan yang diumumkan Pengadilan Agama Soreang. Persyaratan administrasi bisa sedikit berbeda antarpengadilan. Periksa laman resmi Pengadilan Agama setempat sebelum mendaftar.
Alur di Pengadilan Agama
- Pendaftaran permohonan, langsung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pengadilan atau melalui e-Court.
- Pembayaran panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama setempat. Masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan atau kartu bantuan sosial (Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 1 Tahun 2014).
- Pengumuman permohonan oleh pengadilan selama 14 hari, di papan pengumuman pengadilan atau media massa, sebelum sidang pertama. Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan.
- Persidangan: pemeriksaan pemohon, wali, dan saksi nikah.
- Penetapan: hakim mengabulkan atau menolak permohonan.
Sebagian pengadilan juga menyelenggarakan sidang keliling di luar gedung pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2014). Ada pula pelayanan terpadu bersama KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga penetapan isbat, buku nikah, dan akta kelahiran dapat diurus di satu tempat (PERMA No. 1 Tahun 2015). Jadwalnya diumumkan oleh pengadilan masing-masing.
Setelah penetapan terbit
Penetapan isbat nikah dibawa ke KUA yang ditunjuk dalam penetapan untuk dicatat dan diterbitkan buku nikah. Bila penetapan tidak menunjuk KUA tertentu, pencatatan diajukan dengan surat permohonan pencatatan isbat dan surat pernyataan belum pernah mencatatkannya (Pasal 37 Peraturan Menteri Agama atau PMA No. 30 Tahun 2024). Setelah itu, ajukan perubahan status perkawinan di Kartu Keluarga dan, bila perlu, perubahan data akta kelahiran anak ke Disdukcapil. Tanyakan persyaratannya ke Disdukcapil setempat.
Bila permohonan ditolak, pelajari dulu pertimbangan hakim. Penolakan dapat berkaitan dengan bukti yang kurang, misalnya saksi nikah tidak dapat dihadirkan, atau adanya halangan perkawinan. Terhadap penetapan yang menolak permohonan yang diajukan bersama oleh suami-istri, upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung, bukan banding. Bila perkaranya diperiksa sebagai sengketa (ada termohon), upaya hukumnya banding lalu kasasi. Tenggatnya singkat, umumnya 14 hari sejak penetapan atau putusan diucapkan atau diberitahukan, jadi langkah berikutnya perlu diputuskan segera setelah salinan diterima.
Bila isbat nikah diajukan bersama gugatan cerai, akibatnya berbeda: perkawinan disahkan lebih dulu, lalu diputus dengan perceraian dalam perkara yang sama, kecuali pernikahan itu nyata-nyata melanggar undang-undang, misalnya poligami tanpa izin pengadilan. Pilihan ini perlu dipertimbangkan bersama soal nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama.
Kapan perlu berkonsultasi dengan advokat
- Wali atau saksi nikah sudah meninggal atau sulit dihadirkan.
- Salah satu pihak menolak, sudah meninggal, atau isbat nikah terkait pembagian warisan.
- Salah satu pihak pernah atau masih terikat perkawinan lain saat menikah siri.
- Isbat nikah akan digabung dengan perceraian, nafkah, atau hak asuh anak.
Untuk menilai perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi dengan advokat kami.
Bagikan kepada keluarga atau rekan yang mungkin sedang menghadapi persoalan serupa.
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi.