Bidang Praktik · Litigasi & Sengketa

Tindak Pidana Korupsi

Pendampingan saksi, terperiksa, tersangka, dan terdakwa perkara korupsi sejak tahap klarifikasi dan penyelidikan, praperadilan, sampai persidangan di Pengadilan Tipikor.

  • Kejaksaan
  • Kepolisian
  • KPK
  • Praperadilan (Pengadilan Negeri)
  • Pengadilan Tipikor Bandung & Jakarta Pusat
  • Pengadilan Tinggi & Mahkamah Agung
Ilustrasi

Untuk siapa

  • Pejabat dan ASN yang menerima undangan klarifikasi atau panggilan sebagai saksi
  • Direksi dan pegawai BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta mitra pengadaan pemerintah
  • Kepala desa dan pengelola dana publik
  • Pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa

Paket & tahapan

  1. 01

    Telaah Posisi Hukum

    Analisis dokumen, surat panggilan, dan posisi Anda dalam perkara, termasuk risiko dan langkah yang sebaiknya diambil sebelum pemeriksaan.

    Biaya tetap, dibayar sekali
    Rp7.500.000
  2. 02

    Pendampingan Klarifikasi / Saksi

    Persiapan dan pendampingan satu kali permintaan keterangan, klarifikasi, atau pemeriksaan sebagai saksi.

    Biaya tetap per pemeriksaan
    Rp5.000.000 per pemeriksaan
  3. 03

    Praperadilan

    Permohonan praperadilan atas tindakan penyidik yang dapat diuji melalui praperadilan, sampai putusan.

    Biaya tetap, dibayar sekali
    Mulai Rp50.000.000
  4. 04

    Pendampingan Penyidikan

    Pendampingan sepanjang penyidikan, termasuk pemeriksaan tersangka, permohonan saksi/ahli yang meringankan, dan upaya hukum selama penyidikan.

    Dibayar per tahap perkara
    Mulai Rp75.000.000
  5. 05

    Pembelaan di Pengadilan Tipikor

    Eksepsi, pemeriksaan saksi dan ahli, pledoi, duplik, hingga putusan tingkat pertama. Banding dan kasasi dihitung terpisah.

    Dibayar per tahap perkara
    Mulai Rp150.000.000

Biaya di atas adalah honorarium advokat. Biaya pengadilan (panjar perkara) dan biaya operasional seperti perjalanan atau salinan dokumen dibayar terpisah sesuai kebutuhan dan dicantumkan dalam proposal tertulis. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.

Pendekatan kami

Perkara korupsi sering kali bermula dari hal administratif: pengadaan, penggunaan anggaran, atau keputusan bisnis. Perkara itu baru berkembang setelah ada audit atau laporan. Karena itu tahap paling menentukan biasanya adalah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka: saat klarifikasi, permintaan dokumen, dan pemeriksaan saksi.

Advokat kami berpengalaman menangani litigasi tindak pidana korupsi. Kami membaca perkara dari sisi hukum pidana dan juga dari sisi administrasi keuangan dan pengadaan yang menjadi pokok sengketanya.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan

  • Surat undangan klarifikasi, panggilan, atau penetapan yang Anda terima
  • Dokumen pengadaan, kontrak, SK, atau laporan pertanggungjawaban yang terkait
  • Hasil audit (BPK, BPKP, Inspektorat) bila sudah ada
  • Kronologi singkat peran Anda dalam kegiatan yang dipersoalkan

Pertanyaan umum

Saya menerima undangan klarifikasi dari kejaksaan. Apakah perlu didampingi?

Sebaiknya ya. Keterangan pada tahap awal sering menjadi dasar langkah penyidik berikutnya. Hubungi kami sebelum tanggal pemeriksaan dan bawa surat undangan serta dokumen yang terkait.

Apakah mengembalikan kerugian negara membuat perkara selesai?

Tidak otomatis. Pengembalian kerugian negara tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana, meskipun dapat menjadi pertimbangan. Langkah ini perlu diambil dengan strategi yang tepat.

Apakah penetapan tersangka bisa diuji?

Dalam kondisi tertentu, keabsahan tindakan penyidik dapat diuji melalui praperadilan. Kami akan menilai apakah ada dasar yang kuat sebelum menyarankan langkah tersebut.

Apakah Anda menjamin hasil perkara?

Tidak. Advokat dilarang menjamin hasil perkara. Yang kami berikan adalah analisis yang jujur dan pembelaan yang sungguh-sungguh.

Chat WhatsAppNadia · Asisten KMP Law Firm