Tindak Pidana Korupsi
Pendampingan saksi, terperiksa, tersangka, dan terdakwa perkara korupsi sejak tahap klarifikasi dan penyelidikan, praperadilan, sampai persidangan di Pengadilan Tipikor.
Untuk siapa
- Pejabat dan ASN yang menerima undangan klarifikasi atau panggilan sebagai saksi
- Direksi dan pegawai BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta mitra pengadaan pemerintah
- Kepala desa dan pengelola dana publik
- Pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
Paket & tahapan
| Paket | Lingkup | Biaya |
|---|---|---|
| Telaah Posisi HukumBiaya pasti, dibayar sekali | Analisis dokumen, surat panggilan, dan posisi Anda dalam perkara, termasuk risiko dan langkah yang sebaiknya diambil sebelum pemeriksaan. | Rp7.500.000 |
| Pendampingan Klarifikasi / SaksiBiaya pasti per pemeriksaan | Persiapan dan pendampingan satu kali permintaan keterangan, klarifikasi, atau pemeriksaan sebagai saksi. | Rp5.000.000 per pemeriksaan |
| PraperadilanBiaya pasti, dibayar sekali | Permohonan praperadilan atas tindakan penyidik yang dapat diuji melalui praperadilan, sampai putusan. | Mulai Rp50.000.000 |
| Pendampingan PenyidikanDibayar per tahap perkara | Pendampingan sepanjang penyidikan, termasuk pemeriksaan tersangka, permohonan saksi/ahli yang meringankan, dan upaya hukum selama penyidikan. | Mulai Rp75.000.000 |
| Pembelaan di Pengadilan TipikorDibayar per tahap perkara | Eksepsi, pemeriksaan saksi dan ahli, pledoi, duplik, hingga putusan tingkat pertama. Banding dan kasasi dihitung terpisah. | Mulai Rp150.000.000 |
Biaya di atas adalah honorarium advokat. Biaya pengadilan (panjar perkara) dan biaya operasional seperti perjalanan atau salinan dokumen dibayar terpisah sesuai kebutuhan dan dicantumkan dalam proposal tertulis. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.
Pendekatan kami
Perkara korupsi sering kali bermula dari hal administratif: pengadaan, penggunaan anggaran, atau keputusan bisnis. Perkara itu baru berkembang setelah ada audit atau laporan. Karena itu tahap paling menentukan biasanya adalah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka: saat klarifikasi, permintaan dokumen, dan pemeriksaan saksi.
Advokat kami berpengalaman menangani litigasi tindak pidana korupsi. Kami membaca perkara dari sisi hukum pidana dan juga dari sisi administrasi keuangan dan pengadaan yang menjadi pokok sengketanya.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan
- Surat undangan klarifikasi, panggilan, atau penetapan yang Anda terima
- Dokumen pengadaan, kontrak, SK, atau laporan pertanggungjawaban yang terkait
- Hasil audit (BPK, BPKP, Inspektorat) bila sudah ada
- Kronologi singkat peran Anda dalam kegiatan yang dipersoalkan
Pertanyaan umum
Saya menerima undangan klarifikasi dari kejaksaan. Apakah perlu didampingi?
Sebaiknya ya. Keterangan pada tahap awal sering menjadi dasar langkah penyidik berikutnya. Hubungi kami sebelum tanggal pemeriksaan dan bawa surat undangan serta dokumen yang terkait.
Apakah mengembalikan kerugian negara membuat perkara selesai?
Tidak otomatis. Pengembalian kerugian negara tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana, meskipun dapat menjadi pertimbangan. Langkah ini perlu diambil dengan strategi yang tepat.
Apakah penetapan tersangka bisa diuji?
Dalam kondisi tertentu, keabsahan tindakan penyidik dapat diuji melalui praperadilan. Kami akan menilai apakah ada dasar yang kuat sebelum menyarankan langkah tersebut.
Apakah Anda menjamin hasil perkara?
Tidak. Advokat dilarang menjamin hasil perkara. Yang kami berikan adalah analisis yang jujur dan pembelaan yang sungguh-sungguh.