Rapat paripurna DPR RI tahun 2015 (foto ilustrasi)
Foto ilustrasi: Andylala Waluyo (VOA), wikimedia (domain publik)

RUU Perampasan Aset: Bisakah Harta Tak Wajar Dirampas?

DPR dan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Apa yang bisa dirampas tanpa vonis, apa pagarnya, kapan berlaku, dan bagaimana negara lain mengaturnya.

BagikanWhatsAppFacebookLinkedInTelegramX

Pada 19 November 2026, DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Banyak orang bertanya: apakah harta yang tidak wajar kini bisa langsung dirampas negara? Menurut draf final yang disetujui, jawabannya tidak. Harta tak wajar saja tidak cukup. Perampasan tanpa vonis pidana memang diatur, tetapi pintunya sempit, dan undang-undangnya pun belum berlaku.

Artikel ini menjelaskan isi RUU, pagarnya, kapan berlaku, dan perbandingannya dengan negara civil law lain.

Tulisan ini bersifat edukasi umum. Rujukan pasal di bawah ini berasal dari draf final RUU yang dibawa ke Rapat Paripurna DPR 19 November 2026 dan dipublikasikan di laman DPR, selanjutnya disebut “RUU (draf final Tk II 19-11-2026)”. Nomor pasal dapat berubah saat penomoran resmi undang-undang.

Status RUU: disetujui, belum diundangkan

RUU ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR (Pembicaraan Tingkat II) pada 19 November 2026, sehari setelah Komisi III dan pemerintah mengambil keputusan Pembicaraan Tingkat I dalam rapat kerja 18 November 2026 (Laporan Komisi III DPR dalam Rapat Paripurna 19 November 2026). Setelah disetujui bersama, RUU masih harus disahkan Presiden dan diundangkan. Bila tidak disahkan Presiden dalam 30 hari sejak disetujui, RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat (5) UUD 1945). Sampai artikel ini ditulis, RUU belum diundangkan dan belum bernomor.

Kapan berlaku? Setelah diundangkan pun, undang-undang ini baru mulai berlaku dan dilaksanakan 12 bulan kemudian, dan setelah badan pengelola aset serta badan pengawasnya terbentuk (Pasal 74 jo. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) RUU (draf final Tk II 19-11-2026)). Peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak diundangkan (Pasal 73).

Tidak berlaku surut. Perampasan aset dalam undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan (Pasal 72). Perkara lama tetap memakai mekanisme yang berlaku sekarang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisakah aset dirampas tanpa vonis pidana?

Bisa, tetapi terbatas. RUU mengatur dua jalur: perampasan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (conviction-based forfeiture) dan perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture) (Pasal 3).

Kedua jalur hanya berlaku untuk tindak pidana dalam daftar tertutup (Pasal 4 ayat (1) dan (3)), yaitu:

  • tindak pidana korupsi;
  • tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  • tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
  • tindak pidana penyelundupan manusia;
  • tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  • tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
  • tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Penjelasannya menyebut contoh perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, serta kripto.

Tindak pidana perpajakan tidak termasuk dalam daftar (Pasal 4).

Untuk jalur tanpa vonis, ada tiga pagar tambahan:

  1. Hanya dalam lima keadaan: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen; pelakunya tidak diketahui; atau pelakunya tidak diketahui keberadaannya (Pasal 6 ayat (1)). Untuk yang melarikan diri, permohonan baru dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang (Pasal 10).
  2. Nilai aset paling sedikit Rp1 miliar, dihitung pada saat aset diperoleh (Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasannya). Sebagai pembanding, naskah akademik pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, 2022, hlm. 247 sampai 248) memakai ambang Rp100 juta.
  3. Lewat pengadilan. Permohonan diajukan Jaksa Pengacara Negara (Pasal 9 ayat (1)). Pemblokiran dan penyitaan memerlukan izin ketua pengadilan negeri (Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1)). Jaksa wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan aset tindak pidana (Pasal 36).

Jalur ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana (Pasal 7). Bila tersangka atau terdakwa yang melarikan diri tertangkap, pemeriksaan permohonan dihentikan dengan penetapan hakim dan perkara pidananya dilanjutkan (Pasal 9 ayat (3)).

Bagaimana dengan harta tak wajar (unexplained wealth)?

Unexplained wealth adalah harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sah dan asal-usulnya tidak dapat dijelaskan. Daftar aset yang dapat dirampas dalam RUU hanya memuat aset hasil tindak pidana (termasuk yang sudah dipindahtangankan), alat atau sarana tindak pidana, aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, dan aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti (Pasal 5 ayat (1)). Harta yang sekadar tidak seimbang dengan penghasilan tidak termasuk.

Yang sudah berlaku sejak lama justru ada di UU Tipikor. Terdakwa korupsi wajib menerangkan seluruh hartanya. Harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya dan tidak dapat dijelaskan memperkuat alat bukti (Pasal 37A UU No. 20 Tahun 2001). Harta yang belum didakwakan dan tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber sah dapat dirampas (Pasal 38B). Namun semuanya berjalan di dalam perkara pidana dan lewat vonis. Bila terdakwa diputus bebas atau lepas, tuntutan perampasan wajib ditolak (Pasal 38B ayat (6)).

Bagaimana negara lain mengaturnya?

Perbandingan berikut memakai negara civil law, sistem yang sama dengan Indonesia, dan Uni Eropa.

YurisdiksiRampas tanpa vonis pidanaHarta tak wajarAmbang nilai
Indonesia (RUU, draf final 19-11-2026)Ada, 5 keadaanTidak adaRp1 miliar
KolombiaAda, lewat acara tersendiriAdaTidak ada
ItaliaAda, untuk kategori orang tertentu seperti terduga mafiaAdaTidak ada
JermanAda, prosedur objektif terbatasTerbatas pada barang sitaan dalam perkara tertentuTidak ada
PrancisTidak ada perampasan sejati tanpa pemidanaanHanya setelah vonisTidak ada
Uni EropaAda untuk keadaan tertentu; harta tak wajar terbatas pada kejahatan terorganisasiTerbatasTidak ada nominal

Sumber pembanding: Ley 1708 de 2014 Pasal 16 angka 4 (Kolombia); D.Lgs. 159/2011 Pasal 20 dan 24 (Italia); StGB § 76a (Jerman); Code pénal Pasal 131-21 (Prancis); Directive (EU) 2024/1260 Pasal 15 dan 16 (Uni Eropa).

Apa artinya?

RUU kita lebih sempit dibanding Kolombia dan Italia. Bagi warga, itu pagar: harta yang sekadar tampak tidak wajar tidak bisa langsung dirampas. Bagi pemberantasan korupsi, ini celah yang dipersoalkan, karena pejabat dengan harta janggal tetap harus diproses lewat perkara pidana lebih dulu.

Hak membela diri: catatan masyarakat sipil

Di Jerman dan Uni Eropa, pihak yang hartanya hendak dirampas berhak ikut beracara dan didengar (StPO § 424; Directive (EU) 2024/1260 Pasal 24). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menelaah draf 16 November 2026 dan memberi beberapa catatan. Dalam draf final, posisinya sebagai berikut:

  • Larangan keberatan bagi buron tetap ada. Keberatan tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya (Pasal 30 ayat (5)).
  • Upaya hukum tetap hanya kasasi, dan putusan kasasinya final dan mengikat (Pasal 46). YLBHI meminta agar tidak berhenti di kasasi; permintaan itu tidak tampak dalam draf final.
  • Beban pembuktian. Jaksa wajib lebih dulu membuktikan bahwa aset merupakan aset tindak pidana (Pasal 36), lalu pihak yang keberatan wajib membuktikan bahwa aset itu miliknya secara sah atau bukan aset tindak pidana (Pasal 37 ayat (2)). Namun draf final tidak merumuskan derajat pembuktian yang harus dipenuhi jaksa, yang menjadi salah satu catatan YLBHI.
  • Aset yang dialihkan kepada orang lain dapat ikut dirampas. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebut antara lain suami atau istri, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman. Sebagai penyeimbang, pihak yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik dapat mengajukan keberatan dan meminta ganti kerugian (Pasal 30 ayat (1) dan (2)).

Apa yang perlu diperhatikan warga dan pelaku usaha

RUU ini tidak menyasar warga biasa dengan harta yang wajar, dan mekanismenya baru dapat dipakai setelah undang-undang berlaku. Beberapa kebiasaan baik tetap berguna, terutama bagi pelaku usaha dan keluarga yang menerima aset dari pihak lain:

  1. Simpan bukti asal-usul aset bernilai besar: akta jual beli, bukti transfer, perjanjian utang piutang, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.
  2. Berhati-hati menerima pengalihan aset dari orang yang sedang berperkara pidana, termasuk dari anggota keluarga.
  3. Pahami tenggat keberatan. Setelah undang-undang berlaku, keberatan diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri sejak permohonan perampasan diumumkan sampai sebelum putusan tingkat pertama dibacakan (Pasal 30 ayat (3)). Pengumuman dipasang di papan dan laman resmi pengadilan negeri serta di media cetak dan elektronik (Pasal 29), dan pemeriksaan di pengadilan paling lama 60 hari (Pasal 44).

Kapan perlu berkonsultasi dengan advokat

  • Aset Anda atau perusahaan Anda diblokir atau disita dalam perkara pidana, baik lewat mekanisme yang berlaku sekarang maupun, setelah undang-undang ini berlaku, lewat permohonan perampasan aset.
  • Anda menerima aset dari pihak yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa.
  • Anda pihak ketiga beriktikad baik yang ingin mempertahankan hak atas aset dalam perkara pidana orang lain.
  • Anda diminta menjelaskan asal-usul harta dalam perkara korupsi.

Penjelasan tentang pendampingan perkara korupsi dan perampasan aset ada di halaman tindak pidana korupsi.

Untuk menilai perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi dengan advokat kami.

Sumber: RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, draf final Pembicaraan Tingkat II, Rapat Paripurna DPR 19 November 2026 (Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 21, 29, 30, 36, 37, 44, 46, 53, 61, 72, 73, 74); Laporan Komisi III DPR, 19 November 2026; Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, BPHN 2022; UUD 1945 Pasal 20 ayat (5); UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 37A, 38B); telaah YLBHI (ylbhi.or.id, 18 November 2026); peraturan negara pembanding sebagaimana tercantum di atas. Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Artikel ini bermanfaat?

Bagikan kepada keluarga atau rekan yang mungkin sedang menghadapi persoalan serupa.

WhatsAppFacebookLinkedInTelegramX

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi.

Chat WhatsAppNadia · Asisten KMP Law Firm