Bidang Praktik · Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual

Pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keberatan atau gugatan atas merek yang menyerupai, dan langkah hukum atas pelanggaran merek.

  • Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum
  • Pengadilan Niaga
  • Kepolisian, untuk pengaduan tindak pidana merek

Untuk siapa

  • Pemilik usaha yang akan meluncurkan atau sudah memakai nama dagang tetapi belum mendaftarkan mereknya
  • Pemilik merek yang menemukan permohonan merek pihak lain yang mirip dengan mereknya
  • Pemilik merek terdaftar yang mereknya dipakai pihak lain tanpa izin
  • Pemohon merek yang permohonannya ditolak atau mendapat keberatan
  • Pelaku usaha yang ingin memberi lisensi atau mengalihkan mereknya

Lingkup pendampingan

  • Penelusuran merek serupa sebelum mendaftar, beserta penilaian risiko penolakan
  • Permohonan pendaftaran merek ke DJKI dan pemantauan prosesnya
  • Keberatan atas permohonan merek pihak lain selama masa pengumuman, atau tanggapan atas keberatan
  • Gugatan pembatalan atau penghapusan merek di Pengadilan Niaga
  • Teguran tertulis, gugatan ganti rugi, atau pengaduan atas pelanggaran merek
  • Perjanjian lisensi dan pengalihan merek

Alur kerja

  1. 01

    Konsultasi

    kami melihat merek, barang atau jasa yang dipakai, dan bukti pemakaian.

  2. 02

    Penelusuran dan pendapat tertulis

    peluang pendaftaran atau langkah terhadap pihak lain.

  3. 03

    Pelaksanaan

    permohonan ke DJKI, keberatan, teguran, atau gugatan.

  4. 04

    Pemantauan

    perkembangan permohonan atau perkara, sampai sertifikat atau putusan.

Pendekatan kami

Merek yang sudah dikenal pelanggan adalah aset usaha. Kami menyarankan penelusuran sebelum mendaftar, karena penolakan paling sering terjadi akibat kemiripan dengan merek yang sudah ada untuk barang atau jasa sejenis. Hasil penelusuran kami sampaikan tertulis, termasuk alternatif bila risikonya tinggi.

Bila terjadi pelanggaran, kami menimbang langkah yang paling sepadan: teguran tertulis, gugatan di Pengadilan Niaga, atau pengaduan pidana.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan

  • Contoh merek (logo atau tulisan) dalam berkas gambar
  • Daftar barang atau jasa yang memakai merek
  • Bukti pemakaian merek: foto produk, kemasan, faktur, atau materi promosi, beserta tanggalnya
  • Sertifikat atau bukti permohonan merek, bila sudah ada
  • Bukti pemakaian merek oleh pihak lain, bila ada sengketa

Pertanyaan umum

Berapa lama merek terdaftar dilindungi?

Merek terdaftar dilindungi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Ada permohonan merek pihak lain yang mirip dengan merek saya. Apa yang bisa dilakukan?

Permohonan merek diumumkan selama 2 (dua) bulan. Dalam masa itu setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis disertai alasan dan bukti. Bila mereknya sudah terdaftar, jalurnya adalah gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Pemilik merek yang belum terdaftar perlu lebih dulu mengajukan permohonan sebelum dapat menggugat pembatalan.

Apakah ada batas waktu untuk menggugat pembatalan merek?

Ada. Gugatan pembatalan pada umumnya diajukan dalam 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, dengan pengecualian tertentu yang diatur undang-undang.

Merek pihak lain terdaftar tetapi tidak pernah dipakai. Bisakah dihapus?

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat menggugat penghapusan merek terdaftar di Pengadilan Niaga bila merek itu tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (semula 3 tahun, dimaknai ulang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023). Penerapannya pada perkara tertentu kami cek kasus per kasus.

Merek saya dipakai orang lain tanpa izin. Apakah bisa dilaporkan pidana?

Bisa, tetapi tindak pidana merek adalah delik aduan, sehingga hanya diproses bila pemilik merek mengadu. Selain itu pemilik merek terdaftar dapat menggugat ganti rugi dan penghentian pemakaian di Pengadilan Niaga.

Berapa biaya konsultasi?

Konsultasi dengan advokat + Legal Opinion tertulis Rp550.000. Biaya pendaftaran resmi dan jasa lanjutan disampaikan tertulis sebelum pekerjaan dimulai.

Dasar hukum

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 35, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 76 ayat (1) sampai (3), Pasal 77 ayat (1) dan (2), Pasal 83, Pasal 103
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, diucapkan 30 Juli 2024: Pasal 74 ayat (1) dimaknai 5 (lima) tahun; Pasal 74 ayat (2) huruf c mencakup kondisi force majeure yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek
Chat WhatsAppNadia · Asisten KMP Law Firm