Bidang Praktik · Kontrak & Nasihat Hukum
Kontrak & Nasihat Hukum
Penyusunan dan telaah kontrak, serta pendapat hukum tertulis sebelum Anda mengambil keputusan.
- Para pihak dan kuasanya
- Notaris
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- Pengadilan Negeri
Untuk siapa
- Pemilik usaha yang akan menandatangani kontrak dengan pemasok, distributor, mitra, atau penyewa
- Pihak yang menerima draf kontrak dari pihak lain dan ingin tahu risikonya sebelum menandatangani
- Pelaku usaha yang bekerja sama dengan pihak asing dan membutuhkan kontrak dua bahasa
- Siapa pun yang perlu pendapat hukum tertulis sebelum mengambil keputusan penting
- Pihak yang kontraknya sudah berjalan tetapi mulai bermasalah dalam pelaksanaan
Lingkup pendampingan
- Penyusunan kontrak dari awal sesuai kebutuhan usaha
- Telaah kontrak dari pihak lain, dengan catatan risiko dan usulan perubahan pasal
- Pendampingan perundingan isi kontrak
- Pendapat hukum tertulis (legal opinion) atas rencana transaksi atau masalah hukum tertentu
- Penyelesaian kontrak yang bermasalah: teguran tertulis (somasi), perundingan, atau langkah lanjutan
Alur kerja
- 01
Konsultasi
Anda menyampaikan tujuan transaksi dan dokumen yang sudah ada.
- 02
Telaah atau penyusunan
kami menyiapkan draf atau catatan risiko per pasal.
- 03
Pembahasan
kami menjelaskan isi draf dan pilihan perubahan sampai Anda siap memutuskan.
- 04
Finalisasi
draf final siap tanda tangan, atau pendampingan perundingan dengan pihak lain.
Pendekatan kami
Kontrak yang baik bukan yang paling panjang, tetapi yang mengatur hal yang paling mungkin menjadi masalah: pembayaran, jangka waktu, tanggung jawab bila terjadi kerugian, cara mengakhiri, dan cara menyelesaikan sengketa. Kami mulai dengan memahami transaksi Anda, lalu menulis kontrak dengan bahasa yang dapat dipahami kedua belah pihak.
Untuk kontrak dari pihak lain, Anda menerima catatan tertulis: pasal mana yang wajar, pasal mana yang berisiko, dan usulan rumusan penggantinya.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan
- Draf kontrak, bila sudah ada
- Penawaran, korespondensi, atau catatan kesepakatan awal
- Identitas atau dokumen legalitas para pihak
- Penjelasan singkat tujuan transaksi dan hal yang paling Anda khawatirkan
Pertanyaan umum
Apa syarat kontrak dianggap sah?
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak sah bila ada kesepakatan para pihak, para pihak cakap bertindak, ada objek tertentu, dan sebabnya tidak dilarang. Kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Apakah kontrak dengan pihak asing harus berbahasa Indonesia?
Ya. Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, dan ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Menurut rumusan Mahkamah Agung, ketiadaan versi bahasa Indonesia pada umumnya tidak menjadi alasan pembatalan, kecuali ada iktikad tidak baik, tetapi menyusunnya dua bahasa sejak awal lebih aman. Kami juga mengatur bahasa mana yang berlaku bila ada perbedaan tafsir.
Apa beda telaah kontrak dan legal opinion?
Telaah kontrak memeriksa pasal demi pasal sebuah draf beserta usulan perubahannya. Legal opinion adalah pendapat hukum tertulis atas suatu masalah atau rencana, termasuk pilihan langkah dan risikonya.
Apakah perjanjian harus dibuat di depan notaris?
Tidak semua. Sebagian besar kontrak usaha sah dibuat di bawah tangan. Akta notaris diperlukan untuk perbuatan tertentu yang diwajibkan undang-undang, atau bila para pihak menginginkan kekuatan pembuktian yang lebih kuat.
Bagaimana bila sengketa kontrak ingin diselesaikan lewat arbitrase?
Para pihak dapat memuat klausul arbitrase, misalnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Bila ada klausul arbitrase yang sah, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, sehingga pilihan ini perlu ditimbang sejak kontrak disusun.
Berapa biaya konsultasi?
Konsultasi dengan advokat + Legal Opinion tertulis Rp550.000. Biaya penyusunan atau telaah kontrak disampaikan tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
Dasar hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338 (terjemahan tidak resmi)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 ayat (1) dan (2)
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 26 ayat (3) dan (4)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Perdata (perjanjian berbahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 dan Pasal 11
- Situs resmi BANI: baniarbitration.org