Bidang Praktik · Korporasi & Komersial
Korporasi & Komersial
Pendirian dan tata kelola perseroan, legalitas usaha, dan sengketa antarpemegang saham.
- Kementerian Hukum (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)
- Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)
- Notaris
- Pengadilan Negeri
Untuk siapa
- Pemilik usaha yang ingin mengubah usaha perorangan atau persekutuan komanditer (CV) menjadi perseroan terbatas (PT)
- Pendiri yang ingin mengatur pembagian saham, kewenangan direksi, dan cara keluar masuk pemegang saham sejak awal
- Perseroan yang perlu merapikan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan, laporan tahunan, atau data pemilik manfaat
- Pemegang saham yang merasa dirugikan oleh keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris
- Pelaku usaha yang perizinannya belum sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
Lingkup pendampingan
- Pendirian perseroan terbatas bersama notaris, dan pendaftaran PT perorangan bagi usaha mikro dan kecil
- Penyusunan dan telaah perjanjian pemegang saham, anggaran dasar, dan perubahannya
- Penyiapan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, risalah, serta keputusan sirkuler
- Pemeriksaan kepatuhan berkala: laporan tahunan, data pemilik manfaat, dan perizinan berusaha
- Alih bentuk dari CV ke PT, termasuk pengalihan aset dan kontrak usaha
- Penyelesaian sengketa antarpemegang saham melalui perundingan atau gugatan
Alur kerja
- 01
Konsultasi
kami memetakan bentuk usaha, susunan pemilik, dan dokumen yang sudah ada.
- 02
Pendapat hukum tertulis
pilihan langkah beserta risiko dan dokumen yang diperlukan.
- 03
Pelaksanaan
penyusunan dokumen, koordinasi dengan notaris dan instansi, atau perundingan dan gugatan bila terjadi sengketa.
- 04
Serah terima
salinan dokumen final dan daftar kewajiban berkala yang perlu dijaga.
Pendekatan kami
Masalah korporasi jarang muncul sebagai sengketa sejak awal. Biasanya mulai dari hal kecil yang tertunda: anggaran dasar yang tidak lagi sesuai dengan cara usaha dijalankan, RUPS yang tidak pernah diadakan, atau pembagian saham yang hanya disepakati lisan. Kami mulai dengan membaca dokumen yang ada, lalu menyampaikan secara tertulis apa yang sudah aman, apa yang perlu dirapikan, dan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu.
Bila sudah terjadi sengketa antarpemegang saham, kami menimbang jalur perundingan lebih dulu sebelum gugatan, karena usaha biasanya harus tetap berjalan selama sengketa diselesaikan.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan
- Akta pendirian dan seluruh akta perubahan
- Surat keputusan atau bukti pendaftaran dari Kementerian Hukum
- Nomor Induk Berusaha dan izin usaha
- Risalah RUPS dan laporan tahunan terakhir
- Perjanjian antarpemegang saham, bila ada
Pertanyaan umum
Berapa orang yang dibutuhkan untuk mendirikan PT?
PT pada umumnya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Untuk usaha mikro dan kecil, undang-undang kini memungkinkan PT didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan pendirian.
Apa beda CV dan PT bagi pemilik usaha?
PT adalah badan hukum, sehingga pada prinsipnya harta perseroan terpisah dari harta pribadi pemegang saham. CV bukan badan hukum. Sekutu pengurus (komplementer) bertanggung jawab atas utang CV sampai harta pribadinya, sedangkan sekutu pemodal (komanditer) sebatas modal yang dimasukkan, kecuali ia ikut mengurus.
Kapan RUPS tahunan wajib diadakan?
RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam rapat itu diajukan laporan tahunan perseroan.
Saya pemegang saham minoritas dan merasa dirugikan keputusan rapat. Apa yang bisa dilakukan?
Setiap pemegang saham dapat menggugat perseroan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan perseroan bila dirugikan oleh tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris. Sebelum menggugat, kami biasanya menelaah anggaran dasar, risalah rapat, dan peluang penyelesaian melalui perundingan.
Apakah pindah alamat kantor perlu dilaporkan?
Bergantung pada bentuk badan usahanya. Untuk CV dan firma, perubahan kedudukan dan alamat termasuk perubahan anggaran dasar yang didaftarkan melalui notaris. Untuk PT, kami cek terhadap anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku.
Berapa biaya konsultasi?
Konsultasi dengan advokat + Legal Opinion tertulis Rp550.000. Biaya pekerjaan lanjutan disampaikan tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 78 ayat (2) dan (3), Pasal 153A dan Pasal 153B
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 109 angka 5 (menyisipkan Pasal 153A sampai Pasal 153J UU PT)
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 16 sampai Pasal 35, termasuk Pasal 18 sampai Pasal 21 (tanggung jawab sekutu firma dan CV)
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme