Kabar bahwa keluarga ditangkap polisi biasanya datang mendadak: telepon dari teman, pesan dari tetangga, atau petugas yang datang ke rumah. Dalam 24 jam pertama, keluarga yang berada di luar justru memegang peran penting. Merekalah yang memastikan surat penangkapan diterima, mencari tahu di mana orang yang ditangkap diperiksa, menghubungi advokat, dan menyiapkan dokumen untuk langkah berikutnya.
Artikel ini ditulis untuk keluarga, bukan untuk orang yang sedang diperiksa. Ketentuan yang dirujuk adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yaitu Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Hak orang yang diperiksa dibahas di artikel KUHAP baru: hak Anda saat dipanggil dan diperiksa polisi, sedangkan bila yang diterima baru surat panggilan, lihat menerima surat panggilan polisi.
Keluarga ditangkap polisi: mengapa 24 jam pertama penting
KUHAP baru membatasi penangkapan paling lama 1x24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, misalnya untuk perkara tertentu (Pasal 96). Setelah itu, pada umumnya ada dua kemungkinan: orang yang ditangkap dilepaskan, atau penyidik menerbitkan surat perintah penahanan.
Penahanan pun tidak bisa dilakukan untuk semua perkara. Pada pokoknya penahanan hanya untuk tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih, ditambah sejumlah pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut satu per satu, dan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti serta alasan tertentu, misalnya berupaya melarikan diri, merusak barang bukti, atau memengaruhi saksi (Pasal 100 ayat (1), (2), dan (5)). Jadi, apa yang dilakukan keluarga pada jam-jam awal bisa ikut menentukan informasi apa yang tersedia ketika keputusan soal penahanan diambil.
Langkah 1: Pastikan surat penangkapan sampai ke keluarga
Penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas. Selain itu, penyidik harus memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat tersangka diperiksa (Pasal 95 ayat (1) dan (2)). Hanya dalam keadaan tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah (Pasal 95 ayat (4)).
Tembusan surat itu harus diberikan kepada keluarga, orang yang ditunjuk tersangka, atau ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) tempat tinggalnya paling lama 1 hari (24 jam) sejak penangkapan (Pasal 95 ayat (3)). Ketiga penerima itu bersifat alternatif, jadi bisa saja tembusan hanya diberikan ke ketua RT/RW. Yang termasuk “keluarga” cukup luas: hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, termasuk suami atau istri meskipun sudah bercerai (Pasal 1 angka 53).
Bila tembusan belum diterima, tanyakan ke ketua RT/RW, lalu mintalah ke unit yang menangani. Simpan surat itu baik-baik. Dari surat inilah keluarga tahu dugaan perkaranya dan di mana orang yang ditangkap berada.
Langkah 2: Cari tahu lokasi dan unit yang menangani
Di Kota Bandung, penangkapan bisa ditangani kepolisian sektor (polsek), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) atau Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, atau satuan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, satuan yang menangani berbeda. Surat perintah penangkapan seharusnya menyebutkan tempat pemeriksaan.
Saat datang atau menelepon, catat:
- nama penyidik dan unitnya;
- nomor surat perintah penangkapan dan dugaan pasal;
- jam penangkapan (untuk menghitung batas 1x24 jam).
Bersikaplah tenang dan sopan. Petugas jaga biasanya tidak bisa menjelaskan isi perkara, tetapi dapat mengarahkan Anda ke unit yang benar.
Langkah 3: Hubungi advokat sedini mungkin
Tersangka berhak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan, serta berhak memberikan atau menolak memberikan keterangan (Pasal 142 huruf b dan e). Ia juga berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga, langsung atau melalui advokat, serta berkirim surat dengan advokat dan keluarga (Pasal 142 huruf l dan m).
Dalam praktik, keluarga sering menjadi pihak yang mencarikan advokat, karena orang yang ditangkap tidak leluasa menghubungi siapa pun. Advokat yang ditunjuk dapat mendampingi pemeriksaan, memeriksa kelengkapan surat, dan mengajukan permohonan yang diperlukan. Untuk perkara dengan ancaman 15 tahun atau lebih, pejabat wajib menunjuk advokat; untuk ancaman 5 tahun atau lebih, kewajiban itu berlaku bila tersangka tidak mampu dan tidak memiliki advokat (Pasal 155). Bila tersangka tergolong miskin, ia dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Permohonannya antara lain dilampiri surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, yang bisa diurus keluarga (UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) huruf c).
Langkah 4: Siapkan dokumen dan kebutuhan pribadi
Sambil menunggu, siapkan:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga orang yang ditangkap dan anggota keluarga yang akan menjadi penghubung;
- surat keterangan dokter dan obat bila ia punya penyakit tertentu;
- data pekerjaan atau surat keterangan dari tempat kerja, yang bisa dipakai saat mengajukan penangguhan penahanan;
- pakaian ganti dan kebutuhan pribadi, dengan menanyakan dulu aturan titipan di tempat ia diperiksa.
Bila berlanjut ke penahanan
Bila penyidik menahan, tembusan surat perintah penahanan juga harus diberikan kepada keluarga, wali, atau orang yang ditunjuk paling lama 1 hari sejak penahanan (Pasal 100 ayat (4)). Surat itu mencantumkan tempat penahanan. Penahanan pada tahap penyidikan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari. Setelah itu tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan (Pasal 102).
Ada tiga jenis penahanan: di rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota (Pasal 108 ayat (1)). Jenis penahanan dapat dialihkan, dengan tembusan kepada keluarga (Pasal 108 ayat (11)). Atas permintaan tersangka, penahanan juga dapat ditangguhkan, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Jaminan orang dapat diberikan oleh keluarga, advokat, atau orang lain yang bersedia menanggung risikonya (Pasal 110 ayat (1) sampai dengan (3)). Penangguhan dapat dicabut bila syaratnya dilanggar (Pasal 110 ayat (4)). Di sinilah dokumen pada Langkah 4 berguna. Penangguhan dan pengalihan jenis penahanan adalah kewenangan pejabat yang menahan, bukan hak yang otomatis dikabulkan.
Bila penangkapan atau penahanan dinilai tidak sah, keluarga tersangka termasuk pihak yang dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, misalnya Pengadilan Negeri Bandung untuk perkara di Kota Bandung (Pasal 158 huruf a dan Pasal 160 ayat (1)). Permohonan itu hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama (Pasal 160 ayat (3)), jadi perlu disusun dengan cermat.
Yang sebaiknya dihindari keluarga
- Mentransfer uang ke rekening pribadi atas janji “perkara bisa diurus” atau “bisa dilepas malam ini”. Permintaan seperti itu, apalagi lewat pesan pribadi, adalah tanda kuat penipuan.
- Menghubungi pelapor atau korban untuk “berdamai” tanpa nasihat advokat. Penyelesaian melalui keadilan restoratif memang dikenal dalam KUHAP baru, tetapi ada syaratnya dan harus tanpa tekanan kepada korban (Pasal 79 sampai dengan 82).
- Mengunggah kejadian ke media sosial dengan menyebut nama pihak lain atau isi perkara. Unggahan seperti itu bisa merugikan pembelaan dan menimbulkan persoalan hukum baru.
- Memindahkan atau membuang barang yang mungkin terkait perkara.
Kapan perlu berkonsultasi dengan advokat
- Keluarga belum menerima tembusan surat perintah penangkapan atau tidak tahu di mana anggota keluarga diperiksa.
- Batas 1x24 jam sudah lewat tanpa kejelasan status (kecuali untuk perkara yang undang-undangnya menentukan lain).
- Penyidik menerbitkan surat perintah penahanan dan keluarga ingin mengajukan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan.
- Ada pihak yang meminta uang dengan janji perkara selesai.
Untuk menilai perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi dengan advokat kami.
Bagikan kepada keluarga atau rekan yang mungkin sedang menghadapi persoalan serupa.
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk perkara Anda, silakan jadwalkan konsultasi.